JDIH Basarnas - KEGIATAN EVALUASI DAN INTEGRASI SISTEM LAYANAN JDIH 2025

KEGIATAN EVALUASI DAN INTEGRASI SISTEM LAYANAN JDIH 2025 – 2026

Diterbitkan: 16 September 2025 1 tahun yang lalu
Penulis: Super Admin Super Admin
Waktu baca: 2 menit
Dilihat: 397 kali dilihat

Kegiatan Evaluasi Dan Integrasi Sistem Layanan JDIH 2025 – 2026, dilaksanakan di Pos SAR Batam tanggal 10 September s.d 13 September 2025. Dalam sambutannya Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama menyanpaikan bahwa Evaluasi dan integrasi sistem layanan JDIH BASARNAS memastikan seluruh produk hukum (UU, PP, Peraturan Kepala, Keputusan, SOP, dan regulasi teknis) terdokumentasi dengan baik, mudah diakses, dan tidak tercecer, hal ini mendukung tertib administrasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta mendorong peningkatan kualitas layanan JDIH Basarnas agar terintegrasi penuh dengan JDIHN. Arahan Sekretaris Utama Dalam arahan tersebut sekretaris utama menyampaikan bahwa Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kualitas layanan hukum di lingkungan Basarnas agar selaras, terintegrasi, dan memperkuat sinergi nasional dalam pengelolaan dokumen hukum, selain itu Selain itu Finalisasi Draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) antar-UPT Basarnas, khususnya di wilayah strategis perbatasan diharapkan menjadi dasar yang kokoh bagi penguatan koordinasi lintas instansi, peningkatan kesiapsiagaan, serta efektivitas respons SAR, sehingga apa yang kita rumuskan bukan hanya dokumen formal, melainkan benar-benar aplikatif dan menjawab kebutuhan lapangan dan Kegiatan menjadi sangat strategis dengan adanya kunjungan kerja ke Rescue Coordination Center (RCC) Singapura. Melalui forum ini, kita ingin memperkuat kerja sama SAR internasional, khususnya dalam kerangka INDOPURA (Indonesia–Singapura SAR Cooperation). Keynote Speaker : Bapak Saefur Rochim, S.H., M.H. Kepala Pusat Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN Kepala Pusat Kepala Pusat Pemantauan, Peninjauan, menyampaikan apresiasi kepada Basarnas atas komitmennya memperkuat tata kelola hukum melalui JDIH. Evaluasi dan integrasi JDIH 2025–2026 ini penting untuk memastikan keterpaduan dengan JDIHN, sehingga produk hukum Basarnas dapat diakses dengan cepat, transparan, dan bermanfaat bagi public dan finalisasi draft PKS di Pos SAR Batam merupakan langkah maju memperkuat koordinasi di wilayah strategis perbatasan. PKS ini diharapkan memberi kepastian hukum sekaligus meningkatkan efektivitas kerja sama lintas instansi dalam mendukung operasi SAR.

Dokumentasi Media

Dokumentasi Foto