JDIH Basarnas - BIRO HUKUM DAN KERJA SAMA MELAKSANAKAN WEBINAR SERIES 11 HIBAH DAN SENGKETA TANAH

BIRO HUKUM DAN KERJA SAMA MELAKSANAKAN WEBINAR SERIES 11 HIBAH DAN SENGKETA TANAH

Diterbitkan: 31 Juli 2025 1 tahun yang lalu
Penulis: David Laksanama Lubis Penulis Konten
Waktu baca: 2 menit
Dilihat: 1.615 kali dilihat

Biro Hukum dan Kerja Sama Basarnas telah menyelenggarakan Webinar Series ke-11 pada Kamis, 31 Juli 2025, dengan tema “Hibah dan Sengketa Tanah” secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya layanan advokasi hukum kepada seluruh pegawai Basarnas, dengan total peserta mencapai 225 orang dari berbagai unit kerja, baik di pusat maupun daerah. Webinar dibuka oleh Dr. Abdul Haris Achadi, S.H., DESS., Sekretaris Utama Basarnas yang dalam sambutannya menekankan pentingnya kekuatan psikologi positif dalam menghadapi tantangan, yakni harapan, efikasi diri, ketangguhan, dan optimisme, terutama bagi generasi PNS muda. Materi inti dalam webinar disampaikan oleh narasumber Dr. Muhajirin Tohir, S.H., M.H., CRA, CLI, CWC, yang juga merupakan Dosen Universitas Ibnu Chaldun. Dalam paparannya, beliau menyampaikan secara komprehensif isu-isu strategis terkait hibah dan potensi sengketa tanah. Beberapa poin penting yang disorot meliputi ketentuan hukum mengenai pembatalan hibah beserta syarat-syaratnya, penyebab umum terjadinya sengketa tanah akibat hibah, serta pentingnya penguatan akta hibah melalui notaris untuk meminimalisir risiko hukum. Selain itu, beliau menekankan urgensi koordinasi lintas instansi khususnya antara Basarnas, BPN, Pemda, dan pihak pemberi hibah yang harus dilakukan secara aktif dan berkelanjutan. Pencegahan sengketa juga perlu dilakukan melalui audit aset dan legalisasi tanah secara berkala. Lebih jauh, beliau menegaskan bahwa sengketa tanah bukan hanya persoalan hukum, namun juga merupakan potensi risiko operasional dan reputasi kelembagaan yang harus ditangani dengan pendekatan kebijakan yang strategis dan terintegrasi. Webinar ini memperkuat pemahaman hukum di lingkungan Basarnas serta mendorong sinergi lintas sektor dalam pengelolaan aset dan pencegahan potensi konflik tanah.

Dokumentasi Media

Dokumentasi Foto