LAPORAN RAPAT PENELAAHAN RANCANGAN KONTRAK PENGADAAN YANG DIADAKAN OLEH LKPP BERTEMPAT DI DAERAH IST

Pelaksanaan Kegiatan

 Dasar Kegiatan

1. Surat Undangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 3468/D.4/05/2016 tanggal 10 Mei 2016 perihal Undangan.
2. Surat Perintah Nomor: SPRIN/538/V/2016 tanggal 19 Mei 2016.

 Hasil Kegiatan

1. Pembukaan acara oleh Eko Rinaldo selaku Kepala Subdirektorat Keterangan Ahli LKPP.

2. Selanjutnya acara dilanjutkan dengan pembahasan Proses Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan narasumber Eko Rinaldo Oktavianus.

      Kedudukan pengadaan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan terdiri dari:

1. Perencanaan (planning);
2. Pemrograman (Programming);
3. Penganggaran (Budgeting);
4. Pengadaan (Procurement)

• Perencanaan pengadaan;
• Pemilihan penyedia (tender);
• Pelaksana Kontrak dan pembayaran (contract implementation and payment)
• Penyerahan pekerjaan/barang (handover)

      5. Pemanfaatan dan pemeliharaan (operational and maintenance).

Ruang lingkup Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 meliputi:

1. Pengadaan barang/jasa di lingkungan K/L/D/I.

2. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, BHMN, BUMN/BUMD.

Kriteria Pembiayaan

1. Sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD (termasuk PHLN).
2. Sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD (termasuk PHLN).

Selanjutnya pembahasan tentang Kriteria Perbuatan Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa yang disampaikan oleh Dr. Mudzakkir, S.H., M.H.

Perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan Barang/Jasa :

Pada hukum administrasi:

1. Dimulai dari pembentukan panitia;
2. Pembubaran panitia/selesai pertanggungjawaban PJB;
3. Domain hukum administrasi.

Pada hukum keperdataan:

1. Dimulai dari penandatanganan kontrak PBJ;
2. Penyerahan akhir pekerjaan/barang;
3. Domain hukum keperdataan.

Pada hukum Pidana:

1. Perbuatan melawan hukum bersumber dari hukum administrasi;
2. Perbuatan melawan hukum bersumber dari hukum keperdataan;
3. Hukum pidana umum/KUHP;
4. Hukum Pidana Khusus/tipikor.

Hubungan perbuatan melawan hukum administrasi dan keperdataan dengan melawan hukum pidana, tidak bias menggerakan hukum pidana dapat menggerakan hukum pidana PMH dalam hukum pidana dan memenuhi unsure-unsur tindak pidana.

Aspek Hukum pengadaan barang/jasa pemerintah

Bidang Hukum yang terkait dengan pengadaan Barang/Jasa Instansi pemerintah;

• Hukum Adminidtrasi Negara (HAN);
• Hukum Perdata;
• Hukum Pidana;
• Hukum Persaingan Usaha.

Persyaratan keputusan Pejabat Negara yang dapat dituntut ke PTUN (UU No.5 Tahun 1986 tentang PTUN):

• Sifat Keputusan tersebut:
• Sifatnya berupa penetapan, bukan pengaturan;
• Sifat individual;
• Sifatnya konkrit/tidak abstrak.

1. Bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menggunakan kewenangan tidak sesuai dengan tujuan kewenangan pejabat yang mengeluarkan kewenangan;
3. Keputusan yang diambil tanpa pertimbangan yang benar.

Tindak pidana dalam pengadaan:

Tindak Pidana Korupsi;

• Suap;
• Mark-Up harga;
• Fiktif;
• Gratifikasi;
• Pengaturan Pelelangan.

 Tindak Pidana Umum.

• Pemalsuan dokumen;
• Penipuan

Penutup

Demikian laporan ini disampaikan mohon arahan dan petunjuk lebih lanjut.