Infografis

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
Infografis PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
Infografis PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
Infografis PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
Infografis PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN LAUT DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
Infografis PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN LAUT DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
Infografis PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
Infografis PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
BASARNAS
BPHN
JDIHN
Informasi Kontak

BIRO HUKUM DAN KERJA SAMA
Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Jl. Angkasa Blok B.15 KAV 2-3 Kemayoran
Jakarta Pusat - Indonesia 10720

Telp. (021) 6540641 / 085703080984

support.jdih@basarnas.go.id | hukum@basarnas.go.id

  Chat via WhatsApp
Kategori
Undang-undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Keputusan Presiden Peraturan Menteri Perhubungan Peraturan Badan Keputusan Kepala Badan Instruksi Kepala Badan Surat Edaran Perjanjian Kerja Sama Lain-lain Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri Perjanjian Kerjasama Luar Negeri Pedoman Petunjuk Pelaksanaan Petunjuk Teknis Aturan Internasional Peraturan Kepala Badan Memorandum of Understanding Letter of Coordination Agreement Putusan
Media Sosial