Loading...
Kembali

BASARNAS MENYELENGGARAKAN WEBINAR SERIES 9 BIRO HUKUM DAN KERJA SAMA INOVASI KEBIJAKAN UNTUK BASARNAS YANG ADAPTIF DAN TANGGUH

oleh David Laksanama Lubis | dipublikasikan 16 Jul 2025 | dilihat 979 kali
Gambar Berita

Jakarta, 16 Juli 2025 – Biro Hukum dan Kerja Sama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) kembali menyelenggarakan Webinar Series ke-9 secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting, Rabu (16/7). Kegiatan ini mengusung tema "Inovasi Kebijakan untuk Basarnas yang Adaptif dan Tangguh", sebagai bagian dari komitmen penguatan kebijakan kelembagaan yang responsif terhadap dinamika sosial dan kebencanaan. Webinar ini dipimpin langsung oleh Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Dr. Didi Hamzar, S.sos., M.M. serta diikuti oleh berbagai unsur pimpinan dan pemangku kebijakan, di antaranya Dr. Abdul Haris Achadi, S.H., DESS., Sekretaris Utama, pejabat eselon II, para analis kebijakan, perwakilan Unit Pelaksana Teknis (UPT), hingga mitra daerah seperti BPBD Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Acara dibuka pukul 09.00 WIB dengan MC Ellyza Irawati Suryokusumo, S.H., serta dipandu oleh moderator Juniastuti Idha Triwulandari, S.S., M.Si. Narasumber pertama, Dr. Abdul Haris Achadi, S.H., DESS, selaku Sekretaris Utama, menekankan pentingnya inovasi kebijakan dalam menghadapi kompleksitas masalah publik. Ia menyampaikan bahwa kebijakan seharusnya tidak hanya hadir sebagai solusi administratif, tetapi juga menjadi gerakan sosial yang menyentuh nilai kemanusiaan. Beliau juga menyoroti perlunya transformasi ASN dari sekadar operator menjadi pelopor perubahan, dengan semangat inovasi dan keberanian meninggalkan cara-cara lama. “Kebijakan harus hadir sebagai lentera yang menyala di setiap lini, tidak hanya kuat di atas kertas, tapi juga mampu menyelamatkan,” tegasnya. Sementara itu, Brillyan Syah Nooroctav Arifin, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, membawakan materi mengenai bentuk-bentuk kebijakan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Ia menjelaskan bahwa inovasi dalam birokrasi tetap harus berada dalam koridor hukum, baik dalam bentuk keputusan, surat edaran, peraturan kepala, maupun instruksi teknis lainnya. Webinar ini berlangsung dinamis, terbukti dengan tingginya partisipasi peserta dalam sesi diskusi. Tercatat sebanyak tujuh orang mengajukan pertanyaan kepada narasumber, mencerminkan antusiasme dan keterlibatan aktif peserta dalam memahami strategi kebijakan yang inovatif. Kegiatan ditutup pada pukul 11.45 WIB dengan pernyataan penutup dari Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ruang reflektif dan aktual bagi seluruh insan Basarnas dalam bekerja secara profesional, modern, dan teruji demi pelayanan publik yang optimal.

Berita Terbaru

Informasi Kontak

BIRO HUKUM DAN KERJA SAMA
Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Jl. Angkasa Blok B.15 KAV 2-3 Kemayoran
Jakarta Pusat - Indonesia 10720

Telp. (021) 6540641 / 085703080984

support.jdih@basarnas.go.id | hukum@basarnas.go.id

  Chat via WhatsApp
Media Sosial