Biro Hukum dan Kerja Sama Melaksanakan Rapat Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025: Basarnas Tetapkan Lima Kebijakan Prioritas

Jakarta, 1 Juli 2025 – Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) mengikuti Rapat Daring Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025 yang diselenggarakan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari kick off meeting yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada 25 Juni 2025. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama selaku Koordinator Tim IKK Basarnas, dan dihadiri oleh Kepala Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan serta Tim Pengukuran IKK Basarnas. Rapat ini dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Nomor B/3410/HK.02.02/VI/BSN-2025 tanggal 30 Juni 2025 perihal Undangan Rapat Pengukuran IKK. Dalam rapat ini dibahas beberapa hal penting, antara lain: 1. Penekanan kembali mengenai pemilihan dan penentuan kebijakan yang dijadikan sampel pengukuran IKK sebagaimana disampaikan dalam kick off meeting oleh LAN. 2. Penyampaian Surat Keputusan (SK) Tim IKK Basarnas oleh Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama kepada seluruh peserta rapat. 3. Penetapan lima kebijakan prioritas yang akan diajukan dalam pengukuran IKK 2025, yaitu: a) Pelaksanaan Kerja Sama dalam Pemenuhan Audit Keselamatan Penerbangan; b) Layanan Operasi SAR; c) Pemberdayaan Masyarakat; d) SAR Goes to School; dan e) Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pencarian dan Pertolongan. 4. Dari lima kebijakan tersebut, akan dipilih tiga kebijakan yang paling lengkap dari segi teknis dan ketersediaan data dukung untuk dilakukan pengisian pada IKK. 5. Tim diberikan waktu hingga 1 Agustus 2025 untuk melengkapi bukti dukung, dan akan dilakukan rapat evaluasi pada 15 Juli 2025. 6. Untuk mendukung efektivitas koordinasi, Tim IKK Basarnas juga sepakat membentuk grup komunikasi WhatsApp. Rapat ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas kebijakan di lingkungan Basarnas, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja pelayanan publik.