Jakarta, 11 Juni 2025 — Basarnas melalui Biro Kepegawaian dan Ortala, Biro Hukum dan Kerja Sama, serta Biro Perencanaan dan Keuangan menghadiri Sosialisasi Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025 yang diselenggarakan secara daring oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN)n dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara – LAN, dan pemaparan oleh Direktorat Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara. Sebagai instrumen evaluasi kebijakan pemerntah, IKK merupakan instrumen evaluasi mutu kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang bertujuan mendorong kebijakan yang berdampak dan transparan. Pada 2025, struktur IKK disederhanakan menjadi 1 profil (keterlibatan analis kebijakan) dan 4 dimensi: perencanaan, implementasi, evaluasi, serta transparansi dan partisipasi publik. Instrumen juga dipadatkan dari 39 menjadi 11 pertanyaan utama. Dalam kegiatan ini, LAN menekankan peran strategis IKK dalam mendukung agenda Reformasi Birokrasi nasional. Bagi Basarnas, beberapa tindak lanjut yang direkomendasikan antara lain: • Penetapan 3 kebijakan prioritas untuk diukur; • Penunjukan Koordinator dan Analis melalui SK Sestama sebelum 25 Juni 2025; • Penguatan koordinasi antarunit kerja. Kegiatan ini menjadi langkah awal penting bagi Basarnas dalam mengoptimalkan pengukuran kualitas kebijakan secara terintegrasi dan berkelanjutan
BIRO HUKUM DAN KERJA SAMA
Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Jl. Angkasa Blok B.15 KAV 2-3 Kemayoran
Jakarta Pusat - Indonesia 10720
Telp. (021) 6540641 / 085703080984
support.jdih@basarnas.go.id | hukum@basarnas.go.id
Chat via WhatsApp